Minggu, 04 Desember 2016

Jumlah Meningkat, Gus Ipul Ingin Pengawasan Wisman di Bandara Juanda Diperketat

Surabaya – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama bulan Oktober 2016 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 1.040.700 orang, naik 18,55% dari periode yang sama tahun 2015 lalu.
Jumlah wisman Oktober 2016 yang masuk lewat 19 pintu utama sebanyak 939.900 orang, sedangkan jumlah wisman yang masuk di luar 19 pintu utama sebanyak 100.800 orang. Selama Oktober 2016, wisman yang masuk ke Indonesia didominasi dari negara China, yakni sebesar 12,43%. Sedangkan yang lain berasal dari Malaysia, Singapura, Australia, dan Jepang.
foto:Panoramio

Para wisman tersebut masuk melalui 19 pintu utama, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Kualanamu, Batam, Sam Ratulangi, Juanda, Entikong, Adi Soemarmo, Minangkau, Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Pinang, Bandara Internasional Lombok, Hasanuddin, Sepinggan, Sultan Syarif Kasim II, Adi Sucipto, Husein Sastranegara, Pelabuhan Tanjung Uban, dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf ingin sejumlah instansi terkait untuk memperketat masuknya warga negara asing (WNA) ke kawasan Jatim. Selain itu, pria yang akrab disebut Gus Ipul ini juga berharap adanya pengawasan lebih di tempat tinggal WNA seperti di apartemen. “Kita harus selalu waspada dan memantau masuknya warga negara asing ke Jawa Timur,” ujar Gus Ipul, Sabtu (3/12).
Sedangkan Kepala Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Budi Sulaksana mengungkapkan bahwa banyak WNA yang masuk ke Indonesia dan melanggar aturan keimigrasian, sehingga harus dideportasi alias dipulangkan ke negara asalnya. “Jika mereka menyalahgunakan kewenangannya, serta berurusan dengan hukum, ya ditindak sesuai hukum,” ucap Budi.
Kelak Kemenkumham dengan instansi terkait berencana memeriksa tempat-tempat yang biasanya dikunjungi dan dijadikan tempat bermukim WNA seperti hotel, ruko, apartemen, maupun Bandara Juanda, untuk mendata jumlah orang asing di Jatim. “Kami akan operasi di bandara, hotel, ruko, perumahan, atau tempat yang berpotensi dikunjungi warga asing. Kalau ada yang melanggar, kita tindak serius,” tegasnya.